News Law

KPK buru tangan kanan Bupati Labuhanbatu

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

KPK buru tangan kanan Bupati Labuhanbatu Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu (18/07/2018) malam.

Menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, KPK kini tengah memburu orang kepercayaannya, yakni Umar Ritonga (UMR).

"Terhadap UMR yang saat ini masih going somewhere agar segera menyerahkan diri ke KPK. Pihak-pihak yang mengetahui keberadaan UMR dapat menghubungi telepon Kantor KPK di nomor 021-25578300," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu (18/07/2018) malam.

Sebelumnya, Bupati Labuhanbatu sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, tahun anggaran 2018.

Umar Ritonga adalah tangan kanan Pangonal Harahap yang melarikan diri saat akan diamankan tim KPK pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) Selasa, 17 Juli 2018.

Umar ditugaskan oleh Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap untuk mengambil cek senilai Rp576 juta dari petugas BPD Sumatera Utara berinisial H. Cek itu berasal dari pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra.

"Namun UMR tidak kooperatif. Di luar bank tim menghadap UMR untuk memperlihatkan tanda pengenal KPK. UMR melakukan perlawanan dan hampir menabrak pegawai KPK yang sedang bertugas saat itu," tambah Saut.

Saat itu kondsi hujan dan sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil tim KPK dan UMR. UMR diduga berpindah-pindah tempat, sempat pergi ke lokasi kebun sawit dan daerah rawa di sekitar lokasi. Tim memutuskan untuk mencari pihak lain yang juga diamankan dalam kasus ini.

"Sekali lagi, KPK mengingatkan pada seluruh kepala daerah dan penyelenggara negara agar menghentikan perbuatan korupsi dan kepada pihak penguasa agar melakukan usaha secara sehat dan bersih, serta menetapkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam korporasinya," ungkap Saut.

Sementara itu, pihak perbankan, dalam kasus ini pegawai dari BPD Sumut, diminta menerapkan prinsip integritas dan Customer Due Diligence (CDD) yang jauh lebih ketat di internal masing-masing, supaya modus serupa yang bekerja sama dengan pihak perbankan tidak perlu terjadi lagi.

"Uang masih di tangan UMR jadi ketika tim mencoba menghentikan mobil yang dikendarai UMR, pihak yang mengendarai mobil langsung melarikan diri dan hampir menabrak pegawai KPK, uang dalam kresek hitam masih di sana," tambah Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Namun, menurut Febri, barang bukti yang diamankan yang terkonfirmasi adalah bukti penarikan uang dan mengamankan pihak pegawai bank yang ada di sana. Sertas bukti-bukti lain yang tidak meragukan KPK bahwa ada transaksi dengan modus seperti itu terjadi di Labuhanbatu.

Pasal yang disangkakan pihak pemberi Effendy Sahputra adalah pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Pangonal Harahap dan Umar Ritonga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

OTT bupati Labuhanbatu

Secara keseluruhan, KPK telah mengamankan total 6 orang di Bandara Soekarno-Hatta dan kabupaten Labuhanbatu. Sebanyak 2 orang diamankan di bandara dan 4 orang diamankan di Labuhanbatu.

Keenam orang tersebut adalah Pangonal Harahap (PHH) selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2016-2021; Effendy Sahputra (ES) selaku pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi; H. Thamrin Ritonga (HTR) dari pihak swasta; Khairu Pakhri (KP) sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu; pegawai BPD Sumut berinisial H serta ajudan berinsial E.

Sebelum penggerebekan, pada Selasa, 17 Juli KPK mengidentifikasi adanya penerimaan uang dari Effendy, swasta kepada Pangonal melalui beberapa pihak sebagai perantara.

“ES terindikasi mengeluarkan cek senilai Rp576 juta. Pada Selasa sore, ES menghubungi H untuk mencairkan cek dan menitipkan uang tersebut kepada H untuk diambil oleh UMR, pihak swasta," kata Saut Situmorang.

Pada Selasa (17/7) sesuai perintah ES, UMR menuju BPD Sumut. Sebelumnya yang bersangkutan menghubungi AT (orang kepercayaan ES) untuk bertemu di BPD Sumut dengan modus menitipkan uang yang sudah disepakati sebelumnya.

"Setelah AT melakukan penarikan sebesar Rp576 juta, kemudian sebesar Rp16 juta diambil untuk dirinya sendIri dan Rp61 juta ditransfer ke ES, serta Rp500 juta dalam tas kresek dititipkan pada petugas bank dan kemudian pergi meninggalkan bank," ungkap Saut.

Sekitar pukul 18.15 WIB, Umar kemudian datang ke bank dan mengambil uang Rp500 juta tersebut pada petugas bank, dan membawa keluar dari bank.

"Namun UMR tidak kooperatif. Di luar bank tim menghadap UMR untuk memperlihatkan tanda pengenal KPK. UMR melakukan perlawanan dan hampir menabrak pegawai KPK yang sedang bertugas saat itu," tambah Saut.

Saat itu kondisi hujan dan sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil tim KPK dan UMR. Sekitar pukul 19.29 WIB tim mengamankan sejumlah pihak mulai dari HTR di kediamannya di Labuhanbatu. Berikutnya pada 19.57 WIB mengamankan H di BPD Sumut. Pukul 22.54 WIB tim mengamankan KP di kediamannya di Labuhanbatu

Di Jakarta, secara pararel tim mengamankan Pangonal bersama ajudan sekitar pukul 20.22 WIB di Bandara Soekarno-Hatta

Terhadap 4 orang yang diamankan di Labuhanbatu pada 17-18 Juli 2018, tim KPK melakukan pemeriksaan awal di Polres Labuhanbatu. Sedangkan Pangonal dan ajudannya setelah diamankan di Bandara Soekarno-Hatta langsung dibawa ke gedung KPK sekitar pukul 21.30 WIB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga saat ini, Pangonal masih diperiksa petugas KPK di gedung KPK, Effendy masih berada di Polres Labuhanbatu sedangkan Umar masih buron.

Relawan JMA rapatkan barisan menangkan Jokowi dua periode
Kubu Jokowi sesalkan ucapan Mardani soal IQ 80
Penuh semangat, emak-emak nyanyi \
Menteri tidak harus mundur untuk jadi tim kampanye Jokowi
Djoko Santoso puji kepintaran Moeldoko
Alasan Jokowi relakan Sri Mulyani tak masuk tim kampanye
Sumber daya alam melimpah di balik ancaman patahan Palu-Koro
Kubu Prabowo tak terpengaruh koalisi Jokowi sudah bentuk tim pemenangan
Ada kandungan babi dan organ manusia, mengapa Vaksin MR boleh digunakan?
Sebagian Muslim ikut lebaran waktu Saudi
Keterlibatan menteri di tim kampanye tanda kesetiaan kepada Jokowi
PKS nilai Jokowi lambat merespons gempa Lombok
Alasan 9 sekjen Koalisi Indonesia Kerja naik moge ke KPU, ikuti tren?
Tim pemenangan Prabowo-Sandi beredar di WhatsApp, ini jawaban Gerindra
PKS desak Jokowi tetapkan status gempa Lombok jadi bencana nasional
Fetching news ...