BNP2TKI harus lebih serius urus TKI

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

BNP2TKI harus lebih serius urus TKI

Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini menyoroti puluhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Purworejo, Klaten dan Kebumen, Jawa Tengah, yang ditahan petugas Imigrasi Malaka, Malaysia. Diduga, penahanan itu karena salah penempatan lokasi kerja.

“Secara legalitas, mereka itu tidak salah. Cuma mereka seharusnya ditempatkan di Selangor, bukan di Malaka. Itu bukan salah mereka, tapi kesalahan agen di Malaysia,” ungkap Amel saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018). 

Untuk itu, politisi Partai Nasdem ini meminta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Harus ada good will dari Pemerintah Indonesia dan Malaysia, karena datangnya TKI ke Malaysia atas permintaan negara bersangkutan. Jadi, mereka harus dikeluarkan dari tahanan dan diberikan pekerjaan sesuai job order,” tegas politisi asal dapil Jateng itu.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Tengah, Wika Bintang, para TKI itu ditahan di wilayah Malaka. Rinciannya, 37 orang asal Purworejo, 36 orang asal Kebumen, dan seorang asal Klaten.

Pekerja asal Indonesia itu dianggap salah dalam soal penempatan lokasi kerja. Mereka diketahui disalurkan oleh PT Dian Yoga Perdana sebagai pihak penyedia tenaga kerja luar negeri.

Peningkatan keahlian TKI

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi mengingatkan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) supaya menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar ke seluruh negara penempatan termasuk penempatan G to G ke Jepang dan Korea Selatan.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi saat membacakan salah satu hasil kesimpulan rapat kerja dengan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (13/2/2018).

Dede melanjutkan, Komisi IX mendesak BNP2TKI meningkatkan upaya perlindungan pengelolaan retimasi, edukasi keuangan dan kewirausahaan yang menjamin kualifikasi pekerja migran. “Hal itu bisa ditingkatkan melalui pendidikan serta pelatihan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan,” jelasnya.

Lebih lanjut Dede mengatakan, Komisi IX juga mendesak BNP2TKI untuk mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga keuangan dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pekerja migran Indonesia, melalui lembaga-lembaga keuangan yang resmi dan terpercaya sehingga dapat menjamin terpenuhi serapan target pembiayaan melalui KUR.

Selanjutnya, Komisi IX juga meminta BNP2TKI untuk meningkatkan pengawasan kepada PPTKIS dalam melakukan penempatan sampai dengan peraturan turunan UU No. 18 tahun 2017 tentang PPMI diterbitkan.

“Undang-Undang 17 Tahun 2018 sudah dikeluarkan, kami minta BNP2TKI mendorong pemerintah agar proses lahirnya PP bisa berjalan karena impian kita belum bergerak karena aturan yang dipakai masih aturan lama,” ungkap dede.

Kemudian, Komisi IX mendorong  BNP2TKI segera menerbitkan 3 (tiga) buah peraturan kepala Badan yang diamantakan UU No 18 Tahun 2017 tentang PPMI.

Komisi IX juga mendesak pemerintah segrea menyiapkan payung hukum terhadap pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah melalui pilot project, meningkatkan kebijakan moratorium penempatan hingga saat ini belum dicabut. Terakhir, Komisi IX mendesak BNP2TKI meningkatkan sosiaisasi UU No 18 Tahun 2017 tentang PPMI.

Komisi IX, lanjut Dede juga mendesak BNP2TKI untuk meningkatkan upaya pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia termasuk hak-hak pekerja yang meninggal di luar negeri.

“Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada TKI agar kasus Adelina yang meninggal di Malaysia karena dugaan pembunuhan tidak terjadi lagi,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Adelina Lisao (26) yang dimaksud Dede adalah TKW yang meninggal dunia setelah dua tahun bekerja pada majikannya di Bukit Mertajam, Malaysia. Adelina meninggal setelah mendapat kekerasan dari majikan. Dia juga dipaksa tidur di beranda rumah bersama anjing selama 2 bulan.

Nasib malang Adelina terungkap setelah tetangga yang merasa iba dengan kondisinya yang lemah dan luka di sekujur tubuh melapor ke seorang jurnalis lokal yang kemudian memberitahu kantor anggota parlemen daerah, Steven Sim, yang mewakili Bukit Mertajam. Pada Sabtu (10/02/2018) sore waktu setempat, para asisten Steven Sim mendatangi rumah majikan Adelina.

Adelina meninggal dunia pada Minggu (11/2) sore waktu setempat di rumah sakit. Laporan post-mortem yang dirilis kepolisian setempat menyebutkan Adelina meninggal karena kegagalan sejumlah organ tubuhnya, yang disebabkan oleh anemia. Pakar patologi yang melakukan post-mortem menyebut penyebab kematian menunjukkan ada kemungkinan besar bahwa Adelina telah ditelantarkan.

Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Dukung pilkada damai, Polri gelar Anugrah Jurnalistik 2018
Jokowi belum temukan solusi akurkan SBY-Megawati
KPK buru tangan kanan Bupati Labuhanbatu
Kemesraan TNI-Polri tak boleh hanya di mulut
Meski kalah, Sudirman Said juara dalam penggelontoran uang untuk iklan
Uang transfer dari Nasdem untuk Lucky Hakim Rp2 milyar
Bamsoet prediksi Demokrat bergabung dengan Gerindra di Pilpres 2019
Api Asian Games siap diarak
SBY masuk RS, pertemuan dengan Prabowo ditunda
Kenaikan tunjangan Babinsa punya tujuan khusus, Jokowi: jelaskan saya bukan PKI
Fetching news ...